Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Agama Marabahan Kalimantan Selatan | Media Informasi & Transpransi Pengadilan Agama Marabahan
 

Perebutan Hak Asuh Anak dalam Kacamata Hukum

Dialog Forum Gemari (Gerakan Masyarakat Mandiri)

Dipersembahkan oleh Day FM dan Forum Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia

Topik: Perebutan hak asuh anak ditinjau dari kaca mata hukum

Host: Riri Wijaya dan Uncle Yerupa

Pembicara:

1.     Drs. Andi Syamsul Alam, SH., MH. (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Mahkamah Agung)

2.     Reza Indragiri Amriel, M.Crim (Forensic Psychology) (Psikologi, Binus University)

 

Sesi 1

Mengapa terjadi perebutan hak asuh

 

Andi  : Terjadinya perebutan hak asuh adalah akibat salah  persepsi. Hak asuh itu dianggap hak orang tua. Padahal hak asuh adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya. Adapun nanti hak anak itu menjadi kewajiban salah satu ibu atau bapak untuk memelihara anaknya itu, karena anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh orangtuanya. Persepsi yang keliru beranggapan bahwa hak asuh adalah hak penuh ibunya sampai umur 12 tahun. Ini yang repot. Padahal pengadilan berada pada posisi lain, yakni ingin melindungi anak. Jadi kadang-kadang kewajiban itu dibebankan kepada bapak atau kadang–kadang kepada ibu tergantung pada pertimbangan majelis hakim dengan melihat apakah kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika anak bersama bapak ataukah bersama ibunya.

 

Pertimbangan penentuan hak asuh itu sangat komprehensif. Kalau anak sangat enjoy dengan bapaknya karena sudah bertahun-tahun dengan bapaknya, lantas ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan anak sudah sangat terpelihara oleh bapaknya, maka saat terjadi sengketa ada kemungkinan hanya akan keluar tambahan perintah dari Majelis Hakim bahwa memerintahkan kepada bapak si anak untuk membuka kemungkinan berkumpulnya antara anak dengan ibunya 1x24 jam. Ditambah satu lagi, yakni menghukum atau memerintahkan untuk memberikan kesempatan kepada ibu kandungnya untuk bersama dengan anaknya itu pada hari-hari yang telah disepakati atau pada hari libur. Jadi kita tidak memihak kepada siapa–siapa, hanya membebankan satu kewajiban kepada salah satu orangtua.

 

Andi  : Kepentingan anak yang dikedepankan. Fakta-fakta hukum yang terungkap manakala sudah sangat sulit sekali hakim untuk menentukan ke pihak mana hak asuh ditetapkan, maka—sudah terbukti sekarang ini kalau tidak salah sudah dilakukan di Surabaya—sesuai masukan Komnas Perlindungan Anak atau Kak Seto yang mengatakan supaya anak itu ditanyakan yang usianya yang dibawah 12 tahun. ” Mau ikut kemana, ke bapak atau ibunya?” Tapi, ada juga hakim-hakim kita yang tidak mau mengadili anak itu. Jadi tidak dipengadilkan, karena dianggap terlalu kecil. Ada hakim yang memanggil si anak ke lingkungan kerjanya. Ditanyakan, ”Ananda ini senangnya kepada siapa, sama bapak atau sama ibu?” Kalau anak ingin ikut salah satu orangtuanya, biasanya—tidak selalu—hakim berpendapat anak itu akan dibebankan pemeliharaannya kepada orangtua yang dipilihnya tersebut. Sampai usia 12 tahun. Karena kalau sudah 12 tahun, anak bebas memilih. Terserah anak ini untuk memilih bapak atau ibunya.

 

Sesi 2

Ketidakpuasan atas keberpihakan hakim kepada pihak yang bersengketa

 

 Andi  : Ketidakpuasan itu mungkin muncul dari subjektivitas. Hakim akan melihatnya secara komprehensif bukan pada satu hal saja, ya terpenuhi nafkahnya dan sebagainya. Hakim akan mempunyai pertimbangan yang jauh sekali, termasuk akan melihat dari sisi pendidikannya dan sebagainya. Bisa saja terjadi apa yang dirasakan orangtua berbeda dengan apa yang dirasakan oleh hakim itu. Oleh karena itu, orangtua diberi hak untuk melakukan upaya hukum sampai bisa banding, kasasi, atau jika masih belum puas bisa mengajukan PK atau peninjauan kembali.

 

Perlunya mendengar aspirasi anak (UU No.23 tahun 2002 pasal 10)

 

Andi  : Hakim-hakim kita kalau pakai toga, kita pakai apa, ada yang berpendapat hal itu akan membuat anak merasa takut. Dibawa ke ruang sidang, anak akan merasa takut, merasa terancam, gugup, dan sebagainya. Jadi ada hakim yang berupaya agar anak tidak dihadirkan ke ruang sidang. Hakim meminta pendapat anak di ruangan kerjanya. Itu pun tidak langsung bertanya, tapi dengan berteleh-tele (maksudnya, menenangkan anak terlebih dahulu). Apalagi kita punya hakim perempuan, jadi mereka menyayangi dulu anak tersebut dan juga mendekati secara fisik dan seterusnya. Baru kemudian ditanyakan, ”Senang mama, senang papa, atau sebagainya?”

 

Andi  : Di ruang kerja hakim, anak didengarkan keterangannya. Lalu terjadilah perundingan dan musyawarah para hakim; mempertimbangkan sebaiknya  bagaimana masalah hak asuh akan diputuskan. Ini sekarang sudah menjadi masalah yang sangat penting. Masalah masa depan seorang anak sangat dilindungi, terutama sejak keluarnya Undang-undang Perlindungan Anak, karena mereka adalah aset bangsa. Anak-anak harus dipelihara, karena  kelak mereka dapat menjadi presiden, menteri, dan sebagainya.

 

Kewajiban menafkahi anak

 

Andai : Sudah menjadi rumusan bahwa merupakan kewajiban bagi bapak untuk menafkahi anaknya. Tetapi dalam Undang-undang kita, jika memang ayah sangat tidak mungkin untuk melakukan itu, maka dibenarkan jika penafkahan anak kita bebankan kepada ibunya.

 

Hak anak bertemu dengan orangtua

 

Andi : Hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus. Semua keputusan hakim dijamin memberi hak kepada kedua orang tuanya. Kalau anak bersama ibu, hak bagi ayahnya pasti dibuka. Kalau anak bersama ayah, keran bagi ibunya tetap dibuka. Kalau itu tidak dijalani dengan baik, kalau ada pihak yang dihalang-halangi, itu menjadi perkara baru. Karena itu tidak boleh.

 

Reza  : Kata kunci dari Pak Andi bahwa pertimbangan hakim tentang hak asuh harus komprehensif. Kata ”komprehensif” menjadi titik tolak, karena masalah hak asuh berimplikasi jauh lebih serius dan kompleks dari kasus perceraian itu sendiri. Tapi, dengan segala hormat, berdasarkan hasil diskusi dengan peneliti–peneliti maupun para aktivis LSM anak, saya cukup percaya diri untuk menyatakan bahwa dalam prosesnya pengambilan putusan tentang hak asuh anak justru kerap sangat simplistis. Ada dua hal yang menjadikan putusan tentang hak asuh menjadi sangat simplistis yaitu cenderung bahwa hak pengasuhan anak itu jatuh ke tangan ibu.

 

Pertama, adanya Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Berdasarkan KHI, eksplisit tercantum bahwa anak yang belum mumayiz, belum bisa membedakan baik buruk, benar dan salah, diserahkan hak asuhnya kepada ibu. Saya berpendapat rumusan KHI sudah tepat, namun pemahaman dan penerapannya tetap perlu kontekstual. Karena andaikan situasinya terbalik, jika ibu tidak memiliki waktu untuk anak, haruskah hak asuh anak serta-merta tetap jatuh kepada ibunya?

 

Kedua, saya tidak begitu percaya bahwa hakim-hakim di peradilan agama memiliki kemampuan lebih komprehensif, agar mereka bisa memiliki pertimbangan yang lebih komprehensif pula dalam rangka mengambil keputusan terbaik untuk anak.

 

Sesi 3

Penghalangan bagi orangtua untuk bertemu anaknya dapat beralih menjadi kasus baru

 

Andi  : Beberapa hal bisa mengakibatkan situasi macam itu menjadi perkara baru. Katakanlah, ada bukti–bukti bahwa anak dititipkan kepada pihak yang tidak pantas memelihara anak itu. Artinya anak ditelantarkan. Ini tidak menjadi masalah kalau digugat kembali. Begitu juga kalau umpamanya ibunya tidak mau mempertemukan anak dengan bapaknya, maka bisa meminta bantuan polisi dan polisi bergerak mempertemukan orang tua dengan anaknya. Langkah seperti ini tidak langsung beralih menjadi pidana, tetapi merupakan bantuan polisi, karena berdasarkan putusan pengadilan diharuskan atau diwajibkan dipertemukan dengan orangtuanya. 

 

Pasal 77 ayat (a) tentang diskriminasi, yaitu tindak pidana terhadap orangtua yang menghalangi orangtua lain untuk bertemu anaknya

 

Andi  : Untuk unsur pidana, beralih kepada peradilan umum. Perdata tetap di kami [peradilan agama]. Begitu pula bila anak merasa terancam. Jangankan anaknya, kalaupun ibunya mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu termasuk ke dalam pidana. Tapi kita (maksudnya peradilan agama) menanganinya secara perdata.

 

            Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, jika orangtua dihalang-halangi untuk bertemu anaknya. Bisa minta bantuan polisi untuk merintis jalan agar dapat dipertemukan. Setelah itu, diharapkan bisa menjadi cair. Tapi jika pihak yang menghalangi itu tetap kepala batu, maka bisa digugat lagi. Tidak dikenal nebis in idem (permohonan atau gugatan atau tuntutan dengan substansi yang sama tidak dapat diajukan kembali oleh pihak yang sama) dalam perkara anak. Jika ada penzaliman terhadap anak, bisa digugat lagi. Jika ada unsur pidana, bisa diperkarakan pula.

 

KHI UU No.105 Ayat (a) tentang Hak Adonah

 

Andi  : Hak hadonah tidak mutlak untuk ibu. Pada dasarnya anak itu dipelihara oleh ibunya, tapi kalau ada pertimbangan–pertimbangan lain oleh hakim, menjadi lain persoalan. Kalau masalah hak hadonah diberlakukan secara mutlak, maka tentunya tidak perlu ada hakim lagi. Jadi, hadonah bukan hitam atau putih. Hakim yang menafsirkan dan sebagainya.

 

Andi  : Yang menjadi patokan adalah sewaktu-waktu ada ancaman terhadap kehidupan anak lahir dan batin, maka pengadilan langsung bergerak. Karena titik pokoknya sama, baik hakim Islam maupun hukum positif kita sama, yaitu melindungi anak.

 

 

Sesi 4

Kualitas Hakim di Indonesia

Andi  : Sudah kewajiban bagi seorang hakim untuk benar-benar memahami tugas-tugasnya dan kewajibannya dari negara, antara lain melindungi seorang anak. Itu adalah mutlak bagi seorang hakim untuk memiliki sikap seperti itu. Kalau ada hakim yang lemah dan memiliki kekurangan, itu manusiawi. Yang jelas, pendirian hakim adalah tetap berada sebagai pihak yang melindungi kepentingan si anak.

 

            Oleh karena itu kalau—anggaplah—baru saja tiga bulan perkara diselesaikan, hakim tidak boleh menolak kalau muncul lagi perkara itu. Dia tidak boleh menolak; hal yang sama harus diperkarakan lagi.

 

Reza : Ada Istilah  Jurigenic Effect. Jurigenic effect adalah efek kontra produktif yang justru berakibat buruk terhadap anak, dan ini tragisnya terjadi ketika hakim tidak bisa mengambil keputusan dengan pertimbangan komprehensif seperti Pak Andi katakan tadi. Istilah ini diperkenalkan di Amerika, padahal Amerika sudah punya protokol yang disusun oleh American Psychological Association (APA), tentang bagaimana sesungguhnya penentuan hak asuh anak ditetapkan. Di Amerika yang sudah punya protokol yang mantap seperti itu saja masih ada istilah Jurigenic Effect. Apalagi untuk peradilan agama Indonesia yang belum punya protokol semacam itu. Tidak satu dua saya temukan kasus satu pihak minta dihadirkan profesional atau psikolog untuk bisa dilibatkan dalam persidangan. Namun permintaan itu sama sekali tidak diindahkan oleh hakim. Padahal kalau Pak Andi katakan bahwa hakim harus bisa mengambil keputusan dengan pertimbangan yang lengkap, saya sekali lagi tidak optimis hakim-hakim kita itu memiliki kemampuan yang memadai untuk itu. Dengan demikian, keterlibatan profesional, dokterkah itu, pemerhati anakkah itu, psikologkah itu, sangat-sangat signifikan kehadirannya. Tetapi sekali lagi, saya tidak yakin hal itu sudah diterapkan dengan kadar yang memadai di Indonesia. Nah hakim kita masih cenderung dalam—tanda kutip—kita tutup mata, tutup telinga pakai Kompilasi Hukum Islam, maka ‘aman’ posisi kita dan ‘mantap’ putusan kita.

Andi  : Hakim-hakim kita yang ada di daerah yang memungkinkan memanggil psikolog, akan memanggil ahli-ahli atau pakar-pakar karena dia berada di kota-kota besar. Tentu saja ada yang sulit, yaitu hakim di daerah terpencil yang tidak mempunyai pakar-pakar atau ahli-ahli yang bisa diakui seperti itu. Tapi kalau di Surabaya dan Jakarta, tentu sudah banyak hakim kita yang mengerti bagaimana pendapat ahli mengenai itu karena dalam dunia peradilan itu dikenal pendapat ahli. Jadi ke depan kita harapkan, hakim kita makin mantap dan benar-benar dapat mendengar keterangan-keterangan para ahli begitu.

 

Pembinaan hakim

 

Andi : Kita setiap saat melakukan pembinaan terhadap hakim. Anggaran yang kita gunakan untuk pembinaan hakim itu besar sekali. Kita punya PUSDIKLAT di Mega Mendung – Bogor. Kita sewaktu-waktu memanggil hakim untuk melakukan pencerahan, sehingga banyak sekali biaya untuk pembinaan hakim itu. Setiap tahun ada anggaran untuk itu. Antara lain kita selalu melakukan penyegaran bahwa ada perkembangan mengenai kasus-kasus baru yang kita temui. Pada saat pembinaan, kita sampaikan untuk berhati-hati bila ada kasus seperti ini. Kalau bertemu kasus seperti itu, hakim harus cermat, lebih berhati-hati. Mengenai badan seperti yang ada di Amerika,  memang belum ada di Indonesia. Tetapi hakim-hakim kita selama ini punya kemungkinan bertemu dengan psikolog, ahli-ahli anak, dan sebagainya.

 

Reza : Di samping pembinaan, saya ingin singgung faktor usia hakim sendiri. Patokan saya adalah data statistik di Amerika Serikat, karena intensif penelitiannya di sana. Di Amerika, ada kualitas yang sangat signifikan berbeda antara hakim-hakim yang usianya lanjut dengan mereka yang berusia muda. Hakim-hakim yang menangani perceraian dan usia mereka relatif tua ternyata cenderung mengambil putusan tentang hak asuh yang secara klasik jatuh ke Ibu. Itu karena hakim-hakim itu lahir, tumbuh, dan berkembang, serta tersosialisasi dengan kondisi di mana ibu berperan secara domestik dan ayah berperan di luar rumah. Tetapi hakim-hakim yang usianya lebih muda, mereka ternyata berpikir secara lebih terbuka. meraka betul-betul mencari tahu siapakah yang sesungguhnya berperan secara domestik, dan siapakah yang berperan mencari nafkah, dan seterusnya dan sebagainya. Nah ini hakim-hakim usia muda yang kemudian dirasakan lewat penelitian di Amerika ini menghasilkan putusan yang kalau dikatakan  adil itu terlalu utopis, tapi paling tidak lebih memuaskan pihak-pihak yang tersangkut kasus-kasus tersebut.

 

Jadi, Pak Andi, perlu dipertimbangkan disamping masalah pembinaan juga dari segi perekrutan hakim-hakim sendiri. Logika kita, kalau mereka berusia muda berarti mereka hidup dalam generasi di mana peran suami istri itu sudah berubah sedemikian rupa. Itu membuat mereka betul-betul bisa meraba-rasakan subtansi Undang-undang Perlindungan Anak yang secara filosofis memang berbeda dengan KHI. Kita tahu bersama, KHI cenderung untuk berpihak kepada Ibu, sementara Undang-undang Perlindungan Anak netral, objektif, menempatkan kedua orang tua sebagai pihak yang sama-sama punya hak dan punya kewajiban sebagai pengasuh anaknya). Jadi hakim tidaklah seperti by default harus menyerahkan hak asuh kepada ibu.

 

Andi : Itu masukan yang sangat bagus dan menarik mengenai hakim yang masih muda lebih objektif, lebih berani, lebih cenderung melindungi anak. Saya kira itu hasil penelitian yang sangat bagus untuk kami. Yang jelas, hingga saat ini kelihatannya majelis-majelis yang disusun oleh pengadilan di daerah itu selalu mengikutkan hati perempuan untuk ikut merasakan bagaimana hubungan seorang anak dengan ibunya, sehingga penuh pertimbangan-pertimbangan hakim menjadi sangat komprehensif. Karena hakim perempuan akan angkat bicara pada waktu musyawarah. Itu antara lain yang sudah kita miliki. Yang jelas, kita baru tahu kalau hakim-hakim yang lebih muda itu lebih bisa objektif dalam mengambil keputusan soal sengketa-sengketa anak seperti ini. Yang jelas, dalam catatan kami, persoalan ini memanas di Indonesia. Pertarungan untuk memperoleh anak antara bapak dengan ibu semakin menghebat, terutama di kota-kota besar. Jadi memang ini perlu mendapat perhatian dari kita semua yang punya kompetensi, sebab tampaknya itu akan menjadi pertarungan keras masa depan mengenai pemeliharaan anak—bukan penguasaan anak. Apalagi, karena menurut pengamatan, semakin banyak kasus semacam ini. Kawan-kawan kita [para hakim, maksudnya] yang secara apriori menyerahkan anak itu kepada ibunya, di belakang hari menghadapi gugatan. Bapaknya merasa tidak terlindunginya anak jadi perkara lagi sehingga kearifan yang sedang kita jalani tidak boleh ada niet ontvantkelijk verklaard atau permhonan atau gugatan tidak dapat diterima atau. Perkara yang sudah diputus, dapat kemudian muncul lagi, kalau perkara itu menyangkut permasalahan anak. Di seluruh Tanah Air, kita sudah sosialisasikan bahwa tidak boleh menolak kalau ada perkara pemeliharaan anak, walaupun sudah pernah diputus. Kita tidak mengenal nebis in idem demi perkara hadonah atau sengketa anak, karena sewaktu-waktu anak-anak itu dapat tidak terlindungi. Katakan tiba-tiba meninggal ibunya, lantas bagaimana? Apa masih terlindungi anaknya? Jika timbul gugatan dari bapaknya, harus diterima perkaranya, harus dilihat kembali hak sipil dan perdatanya.

 

Limitasi Waktu

 

Andi : Mungkin ke depan perlu pembatasan waktu kalau-kalau kasus semacam ini menjadi ramai betul. Tapi sekarang belum. Sehingga belum ada kebijakan seperti itu. Mungkin akan diatur dengan PERMA atau  SEMA sesuai dengan tema edaran. Tetapi sekarang belum sering muncul.

 

Penanganan Anak Kembar, apakah keputusan pengadilan disamaratakan

Andi : Tentu saja ada protap-protap yang tetap dijalankan. Namun tentu saja ada perbedaan dalam soal menangani kalau anak itu kembar. Misalnya saja, tentu kita lihat keinginan anak itu; pada umumnya anak kembar itu sama, sehingga walaupun itu kelihatan, tetap saja hakim itu berhati-hati untuk mencermati. Tapi selama ini belum ada kasus yang masuk dalam kasasi di Mahkamah Agung yang menyangkut anak kembar. Selalu anak itu tidak kembar yang menjadi masalah. Ke depan, siapa tahu sudah ada kasus anak kembar.

 

Reza : Saya pikir kita tidak harus menunggu sampai harus ada preseden. Justru lembaga peradilan yang harus mengantisipasi seandainya kasus semacam itu terjadi. Nah, ini hanya bisa kita antisipasi kalau kita berkenan membuka buku kembali. Misalnya mari kita mengkaji lagi berbagai referensi. Referensi saya kebanyakan mengambil rujukan negara Barat. Walaupun anak kembar, tapi penanganan atau pertimbangan hakim itu tetap ke masing-masing individunya. Jadi tidak ada sistem pukul rata bahwa dua anak diasumsikan punya aspirasi yang sama, punya kondisi psikologis yang sama, punya kedekatan dengan orang tua dengan keberpihakan yang sama pula. Walaupun kembar triplet-kah itu, quartet-kah itu, dan seterusnya, tetap anak-anak kembar itu diperlakukan sebagai individu-individu. Sekali lagi, tidak ada istilah business as usual.

 

Andi : Saya kira ini masalah yang sangat berharga untuk kami. Akan kami kembangkan ke daerah-daerah bahwa nanti berhati-hati jika ada kasus anak kembar. Sebab berdasarkan riset di negara-negara luar, ternyata  tidak selalu anak kembar memiliki keinginan sama. Biasanya pendapat mereka berbeda.

 

Pengetahuan psikologi bagi hakim

 

Andi : Di Pusdiklat kita, sudah ada profesor, doktor, akademisi yang ditarik atau direkrut untuk melihat kurikulum kita [maksudnya, kurikulum pendidikan hakim]. Apa yang kita perlukan dan kita pertahankan untuk mendidik para haim pada waktu-waktu pembinaan atau pendidikan, dapat ditinjau karena mereka sebagai ilmuwan tentu tahu betul perkembangan-perkembangan di negara luar. Saya usulkan mengenai dilakukannya hal ini. Ini sangat berharga. Nanti kita sampaikan kepada kawan-kawan.

           

 

Kesimpulan

 

Andi :    Yang jelas saya ingin memberikan statement bahwa pengadilan sangat berhati-hati dalam penentuan hak asuh, karena masalahnya sangat peka, berbasis dengan perasaan bagi orang-orang yang terkait, terutama bagi pihak keluarga, orang tua. Salah satu perkara yang harus dicermati secara ekstra hati-hati adalah masalah hak asuh anak ini. Itu catatan dari saya.

 

Reza : Yang dipetik sangat ‘sederhana’. Dunia berubah, pembagian peran suami isteri berubah, relasi keluarga berubah. Hakim kita pun semestinya berubah. Kalau hakim kita tetap memakai pandangan yang konvensional, business as usual seperti yang saya katakan tadi ketika menangani masalah hak asuh (“ah, ini paling-paling kasus yang sama, seperti kasus lain”), maka kian jauh pangang dari api, kian jauh kita dari mimpi tentang keadilan. Kian jauh kita dari putusan terbaik demi kepentingan terbaik anak.

 

Total akses : 7824